IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SUKABUMI

Pemerintah Kota Sukabumi membuat Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai pedoaman dalam kegiatan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi, namun dalam pengimplementasiannya masih minim pembinaan dari Pemerintah Daerah sehingga peneliti mengambil judul “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sukabumi” yang muncul dari beberapa permasalahan, diantaranya (1) Ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai, (2) Sumber daya yang belum memadai, (3) Karakteristik organisasi pelaksana yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi maing-masing, (4) Komunikasi yang belum maksimal, (5) Disposisi atau sikap pelaksana yang tidak tegas dan acuh tak acuh dalam menangani masalah pedagang kaki lima, dan (6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara pengambilan sample yang ditentukan dengan cara purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Horn dan Van metter dalam Winarno (2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan berjumlah 9 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi sudah dijalankan. (2) Kinerja Sumber daya manusia sudah baik dalam kegiatan penertiban, sumber daya financial tidak berjalan dengan baik, sumber daya waktu yang dibutuhkan cukup lama. (3) Karakteristik agen pelaksana kebijakan tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (4) Sikap agen pelaksana kebijakan yang tidak tegas. (5) Komunikasi antar organisasi sudah terjalin dan berjalan dengan baik. (6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang sulit menyebabkan rendahnya lapangan pekerjaan di sektor formal urbanisasi yang cukup tinggi. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebaiknya pemerintah menyediakan tempat relokasi untuk para pedagang kaki lima karena tidak adanya tempat relokasi menjadi masalah utama dalam kegiatan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi, serta pemerintah harus meningkatkan lapangan pekerjaan pada sektor formal agar berkurangnya mata pencaharian pada sektor informal