PROSEDUR PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP ASET TETAP DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) merupakan salah satu badan milik negara yang bertujuan mempromosikan program kependudukan dan keluarga berencana. BkkbN sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (Intansi Vertikal) melaksanakan seluruh kegiatannya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang digunakan oleh BkkbN harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Mewujudkan pertanggungjawaban yang baik tentu diperlukan prosedur pelaksanaan anggaran yang dapat membantu system penggunaan anggaran pada satuan kerja (Satker) Perwakilan BkkbN di setiap Provinsi termasuk di Aceh.Pada Perwakilan BkkbN Provinsi, pelaksanaan anggaran sangat ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran (BP), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ( BPP). Mereka yang akan membantu pelaksana kegiatan untuk memperoleh anggaran sesuai dengan kebutuhan yang tertera pada pagu anggaran setiap kegiatan.Kegiatan yang akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan oleh BkkbN tentu harus dilengkapi setiap berkasnya dan diserahkan pada bendahara pengeluaran. Hal ini diperlukan untuk proses pencairan anggaran sebagai pengganti uang persediaan (UP), serta sebagai anggaran yang dibayarkan langsung (LS) kepada pihak ketiga