TINJAUAN TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Salah satu tindak pidana yang cukup banyak dilakukan oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia adalah tindak pidana pemalsuan surat. Salah satu contoh kasus pemalsuan surat yang melibatkan anggota TNI yaitu kasus pemalsuan data diri / dokumen pernikahan, yang dilakukan oleh oknum TNI berinisial LH yang digunakan untuk tujuan memenuhi persyaratan melanjutkan Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (PA PK TNI). Perbuatan ini tentu menyebabkan negara mengalami kerugian. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah pertama faktor penyebab terjadinya pemalsuan data diri / dokumen pernikahan, kedua pertanggungjawaban hukum oknum anggota TNI, ketiga upaya pemerintahan sebagai solusi agar tidak terjadinya kembali pemalsuan surat / dokumen pernikahan yang dilakukan anggota TNI untuk melanjutkan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, tahap penelitian berisi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data berisi studi dokumentasi dan wawancara, kemudian terakhir analisis data secara deskriptif kualitatif. Faktor utama penyebab maraknya tindakan pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum TNI bersumber dari regulasi internal TNI itu sendiri yaitu dikarenakan dalam mendaftarkan diri untuk melanjutkan pendidikan PA PK TNI terdapat syarat mutlak belum pernah nikah dan sanggup tidak nikah selama mengikuti pendidikan pertama. TNI dihadapan hukum, mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya juga berlaku semua aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat biasa, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Namun dalam ranah pidana, bagi militer terdapat ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan dalam KUHP. Ketentuan khusus tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), atau dengan kata lain apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam KUHPM maka yang berlaku adalah KUHP kecuali ada penyimpangan. Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI tidak saja berkaitan Pasal 263 ayat (1) KUHP, tetapi juga KUHPM. Terhadap TNI yang melakukan pelanggaran hukum, pada umumnya diselesaikan di Peradilan Militer kecuali perwira penyerah perkara berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan ranah hukum disiplin. Penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana, merupakan wujud dari penyelengaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer sesuai dengan kewenangan absolutnya. Institusi TNI harus merubah reguasi terkait syarat melanjutkan Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (PA PK TNI). Setiap anggota TNI sebaiknya memiliki kesempatan yang sama dalam melanjutkan pendidikan. Anggota TNI yang juga merupakan seorang suami sekaligus seorang ayah, sebagai laki-laki pada dasarnya memiliki tanggungjawab yang besar tidak saja kepada bangsa dan negaranya tetapi juga terhadap keluarganya. Kesamaan kesempatan bagi yang belum dan sudah menikah terkait melanjutkan pendidikan akan berdampak baik terhadap keberlangsungan keluarga anggota TNI, yang tentunya juga akan berdampak baik terhadap menjalankan tanggungjawab sebagai abdi bangsa negara