IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI KOTA TANGERANG DI TINGKAT PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Penelitian ini berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI KOTA TANGERANG DI TINGKAT PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA” Prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk memerangi prostitusi di Indonesia, beberapa daerah di Indonesia menerapkan Peraturan Daerah, Kota Tangerang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan tujuan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktek-praktek prostitusi di Kota Tangerang, maka permasalahan nya ialah bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang, bagaimana proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang, apa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang di tingkat penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analistis, yaitu data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode pendekatan nya menggunakan cara Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan proses penyidikan dalam meingimplementasikan Perda No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kesimpulan yang diperoleh adalah implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang masih kurang jelas dalam bahasa hukum yang tertulis dari isi pasal dalam Perda tersebut. Karena tidak memenuhi syarat yaitu, pasal dalam undang-undang harus dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai siapa dan perbuatan apa yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya tidak boleh terlalu luas dan rumit. Dari ketidakjelasan bahasa hukum tersebut penerapan Perda susah untuk di mengerti dari sisi sanksi pidana maupun pelaku yang akan ditangkap. Proses penyidikannya bahwa penyidik melakukan pergerakan non yustisia bukan pro yustisia, yaitu prosedurnya tidak sesuai KUHAP seperti harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan melalui prosedur penggeledahan dan melalui pengadilan. Faktor penghambat dalam tingkat penyidikan ialah kurang nya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas dan kurangnya pengetahuan penyidik dalam proses penyidikan. Kata kunci : Prostitusi, penyidikan, implementasi, peraturan daera