PENGARUH RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO 1695 DAN 1718 TAHUN 2006 IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI KOREA UTARA

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai lembaga multilateral memegang peran penting dalam mengatasi konflik internasional. Tetapi pada saat ini terjadi pergeseran nilai dari lembaga PBB. Banyak kritikan-kritikan yang ditujukan kepada lembaga internasional ini. Bagi kaum Realis, PBB hanya dilihat sebagai arena pertarungan politik yang bermanfaat sejauh memenuhi kepentingan Negara besar. Jika bertentangan, institusi ini akan dikesampingkan. Sebagai lembaga internasional yang terjadi, seperti yang terjadi saat ini, dimana banyak Negara anggota PBB mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sangsi kepada Negara Korea Utara yang memproduksi nuklir. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui : Resolusi nomor 1695 dan 1718 (2006) oleh Dewan Keamanan PBB; kebijakan pemerintah Korea Utara dalam masalah nuklir dan rudal; dan pengaruh Resolusi nomor 1695 dan 1718 (2006) oleh Dewan Keamanan PBB terhadap kebijakan Pemerintah Korea Utara dalam masalah nuklir dan rudal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu : “suatu metode dalam meneliti status sekelompokmanusia, suatu objek, zuatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi,gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kesimpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Resolusi 1965 Dewan Keamanan PBB menetapkan sangsi-sangsi yang mngharuskan semua Negara mencegah pengiriman barang-barang yang berkaitan dengan rudal ke atau dari Korea Utara. Adapun sangsi Dewan Keamanan PBB yang tertuang dalam Resolusi nomor 1718 adalah blockade terhadap Negara Korea Utara. Korea Utara menyatakan bahwa uji coba rudal Negara ini berhubungan dengan kedaulatan nasional Korea Utara. Karena itu, Negara Korea Utara menyatakan tidak boleh ada yang intervensi dalam masalah uji coba rudal dan nuklir tersebut. Negara Korea Utara akhirnya menerima Resolusi nomor 1695 dan 1718 (2006) , serta menegaskan pihaknya akan kembali ke meja perundingan perlucutan nuklirenam-negara dengan syarat Amerika Serikat menarik sangsi-sangsikeuangan pada saat perundingan berlangsung. Keputusan Korea Utara dalam menerima isi resolusi Dewan Keamanan PBB adalah menghentikan semua senjata dan program nuklirnya; kembali ke traktat nuklir dan pengawas PBB; Amerika menyatakan tidak bermaksud menyerang Korea Utara:menyatakan berhak mempunyai “energy nuklir untuk tujuan damai”;dan mendesak reaktor air ringan dibicarakan pada”saat yang tepat. Kata kunci : Resolusi nomor 1695 dan 1718 (2006), Kebijakan Nuklir Korea Utar