PEMBERLAKUAN UU IMIGRASI BARU DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA

ABSTRAK Suatu fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama yang ilegal di Malaysia, telah menjadi masalah untuk kedua negara yang tidak kunjung selesai bahkan terus berakumulasi. Mereka datang untuk bekerja di berbagai aspek ekonomi yang terdapat di Malaysia (terutama perkebunan, konstruksi, industri dan pembantu rumah tangga). Mulai tanggal 01 Agustus 2002 diberlakukannya akta Imigresen yaitu Undang-Undang Imigrasi 1959 Tahun 1963 menjadi Undang-Undang A 1154 Tahun 2002 adalah peraturan pemerintah Malaysia tentang Imigrasi baru mencantumkan aturan bahwa yang bersalah akan mendapatkan hukuman kurungan maksimal 5 tahun, denda 10 ribu ringgit (sekitar 24 juta rupiah) dan hukum sebat dengan rotan 6 kali. Hukuman tersebut dikenakan bukan saja kepada pekerja tanpa ijin, tetapi juga dikenakan kepada majikan/penampung tenaga keja. Dengan diberlakukannya UU Imigrasi baru Malaysia ini, maka pemerintah Indonesia berupaya untuk mengetahui bagaimana isi dari pelaksanaan UU Imigrasi baru Malaysia dan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Penyesuaian Diri Dengan UU Imigrasi Baru di Malaysia serta untuk mengetahui Efektifitas UU Imigrasi Baru dalam Menyelesaikan Permasalahan TKI Ilegal. Sebagai acuan dalam berpikir terhadap masalah penelitan, dapat mengemukakan terot-teroi dalam bentuk premis mayor antara lain : menggunakan pendekatan system. Dikaitkan dengan penelitian yang dilaksanakan maka penulis menjabarkan pendekatan system tersebut dalam kajian penelitian ini. Penjabarannya adalah pertama, dalam penelitian ini penulis akan meneliti kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap UU Imigresen Yang Baru bagi TKI Indonesia Yang Bekerja di Malaysia. Sementara yang kedua yaitu masalah TKI illegal yang melakukan tindakan melawan hukum seperti kriminalitas dan kerusuhan yang berakibat pada pemberlakuan peraturan imigrasi baru Malaysia. Berdasarkan paparan kerangka pemikiran yang terdiri dari pendekatan dan kerangka konseptual sebelumnya, penulis mengajukan beberapa point asumsi yang membantu proses analisis, yaitu : Masalah TKI illegal yang ada di Malaysia perlu mendapatkan perhatian khusus, mengigat hal ini telah berlangsung sejak lama (sejak tahun 1970) dan belum terselesaikan dengan tuntas. Serta masalah ini melibatkan masyarakat dari kedua negara secara langsung, yaitu mereka yang ingin bekerja untuk memperbaiki taraf hidup ke Malaysia dari Indonesia dan mereka ingin mendapatkan buruh murah dari Indonesia ke Malaysia. Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia terhadap Malaysia yaitu dilakukan pembenahan dimuali dari proses rekrutment yang menyangkut kualifikasi dan kompetensi, serta peningkatan pelatihan sebelum pemberangkatan. Hal tersebut meliputi pengenalan bidang kerja, kondisi negara tujuan, kesiapan fisik dan mental, serta budaya dan bahasa negara tujuan. Kata Kunci : UU Imigrasi, Kebijakan Ketenagakerjaan