Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagimana Implementasi UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Suku Mee Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai dan Mengapa Masyarakat Suku Mee Kecamatan Paniai Kabupaten Paniai yang masih tetap melakukan perkawinan menurut hukum adatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunkan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Bagimana Implementasi UU No 1 Tahun 1974 tenta...
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting ...
Pemekaran Provinsi Papua – dulu Nederslands Niuw Guinea sudah di mulai oleh Pemerintah Belanda sejak...
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pr...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat da...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Sehat di Ru...
Penelitian Implementasi Batas Usia Kawin Menurut UU No.1 Tahun 1974 di Dess Sukapura Kabupaten Probo...
Penelitian Implementasi Batas Usia Kawin Menurut UU No.1 Tahun 1974 di Dess Sukapura Kabupaten Probo...
Salah satu sistem yang mengatur perkawinan masyarakat di Indonesia adalah hukum adat, dimana di dala...
Salah satu sistem yang mengatur perkawinan masyarakat di Indonesia adalah hukum adat, dimana di dala...
Penelitian ini dengan judul: “Implementasi Hak Menguasai Dari Negara Terhadap Pengakuan Hak Ulayat ...
Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleb penjelasan pengarub dan sejauh mana implementasi kebija...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa dal...
Tujuan dari Program ini yaitu untuk mengetahui peningkatan pengetahuan masyarakat setelah diberikan ...
Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah ...
Peluncuran sejumlah program pemberdayaan koperasi di Kabupaten Keerom memang diikuti dengan munculny...
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting ...
Pemekaran Provinsi Papua – dulu Nederslands Niuw Guinea sudah di mulai oleh Pemerintah Belanda sejak...
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pr...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat da...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Sehat di Ru...
Penelitian Implementasi Batas Usia Kawin Menurut UU No.1 Tahun 1974 di Dess Sukapura Kabupaten Probo...
Penelitian Implementasi Batas Usia Kawin Menurut UU No.1 Tahun 1974 di Dess Sukapura Kabupaten Probo...
Salah satu sistem yang mengatur perkawinan masyarakat di Indonesia adalah hukum adat, dimana di dala...
Salah satu sistem yang mengatur perkawinan masyarakat di Indonesia adalah hukum adat, dimana di dala...
Penelitian ini dengan judul: “Implementasi Hak Menguasai Dari Negara Terhadap Pengakuan Hak Ulayat ...
Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleb penjelasan pengarub dan sejauh mana implementasi kebija...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa dal...
Tujuan dari Program ini yaitu untuk mengetahui peningkatan pengetahuan masyarakat setelah diberikan ...
Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah ...
Peluncuran sejumlah program pemberdayaan koperasi di Kabupaten Keerom memang diikuti dengan munculny...
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting ...
Pemekaran Provinsi Papua – dulu Nederslands Niuw Guinea sudah di mulai oleh Pemerintah Belanda sejak...
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pr...