Analisis terhadap praktek jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Artha Sejahtera Bangilan Tuban

Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera Bangilan Tuban merupakan salah satu lembaga keuagan non-bank yang menjalankan produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang direalisasikan lembaga tersebut adalah diantaranya pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan yang dilaksanakan menggunakan akad jual beli dimana harga awal ditambah margin (keuntungan) disertakan di muka. Berlandaskan fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan pada bagian ketiga bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Maka dalam pembiayaan murabahah yang dijalankan memberikan persyaratan adanya jaminan sebagai syarat terpenuhinya akad dan sebagai kemanan dana dalam pembiayaan yang diberikan. Skripsi ini berjudul “Analisis Terhadap Praktek Jaminan Pada Pembiayaan murabahah di BMT Artha Sejahtera Bangilan Tuban” memiliki rumusan masalah: 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Artha Sejahtera Bangilan Tuban? Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dengan pegawai dan anggota. Sedangkan data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian terkait dengan pembiayaan murabahah, dokumen dan profil BMT Artha Sejahtera Bangilan Tuban. Maka penulis menganalisa dengan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis, dengan begitu penulis dapat menganalisa mengenai praktek jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Artha Sejahtera Bangilan Tuban. Hasil analisa kualitatif yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa BMT Artha Sejahtera dalam penerapan ketentuan jaminannya menurut analisis hukum Islam termasuk dalam kategori rahn. Ketentuan jaminan yang diterapkan pada pembiayaan murabahah di BMT Arta Sejahtera ini mirip dengan praktek jaminan pada utang piutang (qard) dimana kedudukan jaminan ini sebagai pengganti (cadangan) atas besaran dana yang diberikan kepada anggota sebagai alat penyelesaian permasalahan dalam pelunasan dana pembiayaan ketika anggota tidak mampu melunasi sesuai dengan waktu yang disepakati. Ketentuan jaminan dalam pembiayaan murabahah masih memberlakukan ketentuan lembaga keuangan konvensional yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini dilakukan karena Fatwa DSN MUI yang menjadi dasar dalam pembiayaan murabahah tidak mencantumkan secara jelas dan spesifik tentang jaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah