Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Tanah Urug: studi kasus di Desa Alasrajah Blega Bangkalan

Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktek jual beli tanah bedel di desa Alasrajah kecamatan Bangkalan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah bedel di desa Alasrajah Blega Bangkalan? Penelitian lapangan ini menggunakan metode analisis desktiptif. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan wawancara untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada, dan juga untuk mengetahui proses praktek jual beli tanah bedel ini dinyatakan sah secara Islam apa tidak. Serta mengetahui dampak positif dari praktek jual beli tanah bedel ini terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli tanah bedel di desa Alasrajah ini sudah memenuhi semua syarat dan rukun dari jual beli secara hukum Islam. Sebagaimana dari hasil penelitian lapangan ini, peneliti menemukan berbagai informasi yang akurat dari beberapa subyek. Melihat urgentnya muamalah dimasyarakat Alasrajah khususnya dibidang jual beli tanah, sewa menyewa dan keterakaitan hukum dengan pihak lain, maka disini proses praktik jual beli bedel di Desa Alasrajah ini meliputi serangkaian aturan dari pemerintah dan ketetapan aturan yang diberikan kepada 10 penambang untuk melakukan praktik jual beli tanah bedel di desa Alasrajah. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis juga menemukan kecurangan dalam hal takaran, sehingga itu tidak sah dalam aturan hukum Islam, dikarenakan merugikan sebelah pihak. Melihat dari perjajian dan kesepakatan yang ada, maka setidaknya hal itu tidak terjadi jika ada pantauan dari pihak pemerintah desa. Maka selebihnya untuk masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tranksaksi muamalah khususnya jual beli tanah, dan tidak lupa pula manfaat positif bagi masyarakat Alasrajah itu mengerti dan lebih memahami betapa pentingnya legalitas yang sah atas kepemilikan tanah sehingga memudahkan mereka dalam hal muamalah. Karena kepemilikan yang sah atas barang yang kita miliki adalah salah satu dari sarat dan rukun dari jual beli. Dalam kasus praktik jual beli tanah bedel ini legalitas hak kepemilikan tanah adalah jual beli tanah milik desa. Namun dengan adanya serangkaian aturan dan perijinan yang dilakukan, maka praktik ini diperbolehkan. Kecurangan kedua terjadi pada batasan kedalaman yang diberikan oleh pemerintah desa untuk menjalankan pengurugkan tanah tersebut, sehingga kecurangan yang seperti ini dinyatakan tidak syah dalam hukum Islam dikarenakan telah melebihi takaran yang sudah ditentukan. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama adalah status kepemilikan barang yang diperjual belikan, kedua batasan dan takaran jual beli juga perlu diperhatikan dengan seksama, dengan cara adanya pantauan dari pihak pemerintah desa dan penambang sehingga praktik tanah bedel ini bisa dinyatakan syah secara hukum Islam. Kelalaian dari pihak pemerintah desa dan penambang akan batasan ukuran tanah yang dijual ini akan berdampak negatife pada kesejahteraan masyarakat dan juga merugikan masyarakat sekitar. Maka perlu dipertegas kembali apa tugas dari pemerintah desa dalam proses praktik ini dan apa tugas penambangnya