Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian kayu milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto: studi Putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Kayu Milik Perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk” ini merupakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam putusan Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk? dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto dalam putusan Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk?. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan pustaka, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan data yang jelas, yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus, yaitu putusan pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk hakim menjatuhkan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu milik perhutani di Desa Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto didasarkan pada Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal ini, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang karena tanpa melihat terlebih dahulu beberapa hal yang memperingan terdakwa, berupa adanya tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum; kedua, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 505/Pid.Sus/2015/PN.Mjk di atas sesuai dengan hukum pidana Islam, karena meskipum tindak pidana tersebut dikatagorikan ke dalam hirabah yang termasuk jarimah hudud dengan hukuman had berupa potong tangan, namun unsurnya tidak terpenuhi, yaitu barang curian tidak mencapai nishab yang dapat dikenai hukuman had. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan lagi prinsip keadilan dalam penentuan besar kecilnya hukuman. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, bagi para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan, diharapkan dalam menjatuhkan suatu hukuman harus berdasarkan Undang-undang dan pertimbangan yang ada, sehingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan.; kedua, bagi pihak perhutani khususnya petugas kehutanan agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat perihal larangan untuk tidak menggunakan hasil hutan secara sembarangan.; ketiga, bagi semua pihak terkait dari kalangan pemerintah maupun masyarakat diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan