Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Eksistensi Konvensi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia

Skrispi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul ‚Tinjauan fiqh siyasah d usturiyah terhadap eksistensi konvensi dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. Skripsi ini tulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana eksistensi konvensi dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia? Bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap eksistensi konvensi dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia?Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konvensi merupakan salah satu hukum dasar yang tidak tertulis menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, konvensi ketatanegaraan berfungsi melengkapi, menyempurkan atau bahkan merubah dan menyatakan tidak berlaku substansi konstitusi tertulis (UUD 1945) sebagai norma hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktek bernegara, konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara. Praktek penyelenggaran ketatanegaraan baik tertulis maupun tidak tertulis sejalan dengan sistem perundang-undangan dasar dalam hukum islam khususnya ‘urf (adat kebisaan), selama praktek itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama atau melaksanakan larangan agama. Sejalan dengan kesimpulan ini konvensi diharapkan dapat melengkapi atau memperbaiki ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang bersifat mendasar atau sebagai faktor pendinamisasi pelaksanaan konstitusi. Sehingga kehadiran konvensi mampu memperkaya khasanah keilmuan dan ketaatan bernegara. meskipun kendala utama dalam menerapkan konvensi tidak adanya sangsi yang mewajibkan lembaga-lembaga/ pejabat negara untuk senantiasa metuhi kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang berlaku. Pelanggaran terhadap konvensi ketatanegaraan tidak dapat dipaksakan oleh atau melalui pengadilan akan tetapi pelaksanaanya diharapkan tetap dapat dilaksanakan dan tidak dilangga