Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu: studi putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penjual Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj) adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penjual narkotika golongan I berupa sabu-sabu dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana kurir narkotika golongan I berupa sabu-sabu di Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj. Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaanterkaitpermasalahan. Setelah data terkumpul data di analisis dengan metode deskriptif yaitu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor: 301/Pid.Sus/2015/PN.Lmj sudah sesuai dengan ketentuan hukum takzir menurut hukum pidana Islam, dimana jumlah dan ukuran hukuman takzir diserahkan kepada ijtihad dan keputusan hakim yang dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif dari jaksa penuntut umum yaitu dengan menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan menjatuhkan pidana denda yang berada dibawah ketentuan minimum Undang-Undang yang telah ditentukan, yakni Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seharusnya ketentuan denda minimum menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar). Sejalan dengan kesimpulam di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas legalitas (KUHP Pasal 1 ayat (1)) dan juga mempertimbangkan asas keadilan dalam menerapkan sanksi