Tinjauan fiqh siyasah terhadap pertanggungjawaban diskresi pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang no. 30 tahun 2014

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertanggungjawaban diskresi pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. 2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pertanggungjawaban diskresi pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif, dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan selanjutnya disajikan dalam bentuk deksriptif. Teori yang digunakan adalah teori maslahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pertanggungjawaban atas diskresi ini dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu tanggung jawab jabatan dan pribadi. Tanggung jawab jabatan adalah tanggung jawab pejabat yang menggunakan kebijakan atas nama jabatan. Sedangkan tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab yang harus ditanggung sendiri atas nama pribadi apabila melakukan suatu administrasi. Kedua, teori maslahah dan diskresi memiliki kesamaan satu sama lain dalam batas-batas penggunaannya. Tetapi dalam hal pertanggungjawabannya, al-sulthah al-tasyri’iyah atau lembaga legislatif bertanggung jawab langsung terhadap rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan hukum atau kebijakan