SIKAP AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN POLITIK ( DEMOKRATISASI) DI MYANMAR

ABSTRAK Secara garis besar Pasca Perang Dingin Amerika Serikat merumuskan suatu doktrin dalam bentuk strategy keamanan nasional yang dikenal sebagai kebijakan engagement dan enlargement, di dalam penjabarannya terdapat suatu doktrin kebijakan luar negeri AS yaitu grand strategy foreign policy dimana dalam doktrin ini termaktub bahwa AS sangat concern dalam upaya penegakkan demokrasi, kemerdekaan dan HAM. Bisa dilihat, bahwa AS hampir terlibat diseluruh negara dimuka bumi ini dalam usaha penegakkan HAM dan Demokrasi. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri AS sendiri telah menempatkan agenda promoting democracy sebagai salah satu skala prioritasnya. Dengan kata lain AS menjadi panutan dalam hal pelaksanaan demokratisasi. Salah satu negara yang tidak luput dari perhatian AS adalah negara Myanmar. Myanmar merupakan negara yang dikuasasi oleh militer dimana didalam menjalankan kekuasaannya cenderung bersifat represif dan otoriter. Sistem pemerintahan yang otoriter di Myanmar berlangsung dari tahun 1962 sampai sekarang. Oleh AS Myanmar telah dicatat sebagai negara pelanggar HAM karena sampai sekarang belum terwujud suatu bentuk demokrasi dalam pemerintahannya serta masih ditahannya tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi. Karena hal tersebut AS menjatuhkan sanksi kepada Myanmar supaya ada perubahan di Myanmar menuju demokratisasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi dan mendeskripsikan kebijakan yang dikeluarkan AS terhadap Myanmar, dimana kebijakan tersebut berupa sanksi-sanksi ekonomi terhadap Myanmar, tekanan-tekanan politik baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui forum internasional antara lain melalui ASEAN dan Negara-negara Barat (Uni Eropa). Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah pengembangan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang menyangkut Kebijakan Luar Negeri dan Politik Internasional. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskkripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dalam hal ini kebijakan AS terhadap proses pembangunan politik di Myanmar secara sistematis untuk diteliti dan dicari pemecahan masalahnya. Deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa; jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah: Untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM di Myanmar, AS telah memberikan sanksi ekonomi terhadap Myanmar dengan tujuan agar pemerintah militer Myanmar mau mewujudkan demokrasi. Namun karena tidak adanya tanggapan dari Myanmar, AS memperketat dan memperbaharui sanksi tersebut.tidak hanya itu AS menekan ASEAN agar turut mendukung upaya yang dilakukannya terhadap Myanmar. Selain terhadap ASEAN, AS juga meminta bantuan terhadap negara-negara Barat (Uni Eropa). Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri AS, Penegakkan HAM