TUGAS DAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG PASANGAN CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 2016 DIKAITKAN DENGAN PENCABUTAN DUKUNGAN PADA PILKADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Mengusung dan mendukung Calon Kepala Daerah merupakan salah satu tugas dari Partai Politik dalam andilnya untuk membangun bangsa dan Negara.akan tetapi dalam prosesnya tidak selalu sesuai dengan harapan yang ada,seperti kasus Pencabutan dukungan terhadap Marianus Sae yang terjadi di Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.Pencabutan dukungan merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh Partai Politik pendukung dan pengusung dalam mempertahankan komitmen dan martabat Partai terhadap proses Politik di Indonesia.akan tetapi hal tersebut tidak serta merta diperbolehkan mengingat aturan penggantian dan penarikan dukungan telah diatur didalam Pasal 54 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.Berdasarkan uraian tersebut maka,permasalahan Hukum yang akan diteliti adalah bagaimana Tugas dan Fungsi Partai Politik sebagai pengusung dan pendukung calon Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Kepala Daerah dikaitkan dengan pencabutan dukungan pada Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur,bagaimana akibat hukum yang dapat diberikan kepada partai yang mencabut dukungan,serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada calon kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berupa spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan fakta berupa data-data, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang untuk mengaji norma-norma dalam hukum positif, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif yaitu hasil penelitian akan dianalisis. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa: pertama,Tugas dan fungsi Partai Politik adalah alat dalam membangun sistem demokrasi negara dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara. Kedua, konsekuensi hukum berupa pemeberian sanksi kepada Partai Politik yang mencabut dukungan kepada Calon Kepala Daerah berupa tidak dapat mengikuti lagi proses pemilihan di daerah yang sama. Dan ketiga,bentuk Perlindungan hukum sebagai jaminan untuk melindungi hak-hak calon kepala daerah yang dukungannya dicabut oleh Partai dan pendukung yang kuat,berupa pihak penyelenggara tetap menjaga komunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan serta mengutamakan aturan yang ada mengingat selama belum ada keputusan yang inkracht maka calon masih memiliki haknya untuk dipilih. Kata Kunci: Partai Politik, Pilkada, Pencabutan Dukungan