TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG CACAT HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Tanggungjawab Notaris tidak terlepas dari jabatannya dalam membuat Akta Otentik seperti halnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam membuat suatu PPJB terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh Notaris, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. PPJB yang tidak memenuhi prosedur pembuatan Akta Otentik seperti halnya dibuat dihadapan Notaris, serta dibacakan dan ditandatangani seketika itu dihadapan para pihak, saksi dan Notaris, maka PPJB tersebut adalah cacat hukum. Pembuatan Akta PPJB yang cacat hukum tidak terlepas dari pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut. Permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggungjawab Notaris dalam pembuatan PPJB yang cacat hukum dalam peralihan hak atas tanah, dan bagaimanakah akibat hukum PPJB yang cacat hukum dalam peralihan hak atas tanah, serta bagaimanakah penyelesaian sengketa pembuatan PPJB yang cacat hukum dalam peralihan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, faktual, dan akurat mengenai tanggungjawab Notaris dalam pembuatan PPJB yang cacat hukum terhadap peralihan hak atas tanah ditinjau dari UUJN. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data dari segi-segi yuridis. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji, dan diteliti secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab Notaris dalam pembuatan Akta PPJB yang cacat hukum, dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (5) UUJN jo. Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu berupa: teguran; peringatan; schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Akibat hukum dari PPJB sebagai dasar peralihan hak atas tanah adalah cacat hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat subyektif (yaitu unsur kesepakatan dan unsur kecakapan) dan syarat obyektif (yaitu unsur obyek tertentu dan unsur kausa yang halal). Penyelesaian hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam permasalahan ini, dapat menuntut pihak-pihak yang merugikannya dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Hal ini didasarkan pada peralihan hak atas tanah yang cacat hukum, sehingga pihak yang dirugikan dapat pula menuntut pembatalan peralihan hak atas tanah. Penyelesaian hukum dalam permasalahan ini dapat pula melalui cara non-litigasi seperti mediasi maupun litigasi melalui pengadilan dengan melakukan gugatan perdata. Kata Kunci : Tanggungjawab, Notaris, PPJB dan Cacat Hukum