TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PENGEMBALIAN BARANG MILIK PRIBADI YANG TELAH DI LEKATKAN SITA EKSEKUSI SEBAGAI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 118 HIR.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap perilaku manusia itu diatur dan dilindungi oleh hukum negaranya. Dalam proses pelaksanaannya manusia kerap kali terjadi gesekan kepentingan. Gesekan kepentingan tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya sengketa hukum. Kendala dan rintangan justru datang dari dalam negaranya sendiri salah satunya adalah korupsi. Terkait dengan penyitaan hasil tindak pidana korupsi tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian. Pada prakteknya, tidak jarang terjadi penyitaan terhadap barang bukti yang di sita oleh pengadilan adalah merupakan barang milik pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan hasil kejahatan, sehingga itu dapat menimbulkan kerugian seperti kasus yang dialami oleh Syarifuddin. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu mengetahui Mengapa barang milik pribadi dapat dilekatkan sita eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi, serta Bagaimana penyelesaian hukum terhadap barang milik pribadi yang telah dilekatkan sita eksekusi dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatis, hasil akhirnya berupa kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk uraian tanpa menggunakan rumus statistik. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa : Pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta milik pribadi dalam perkara tindak pidana korupsi, sangat tergantung pada status harta sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Harta milik pribadi dapat dilekatkan sita eksekusi dalam perkara pidana di mulai dari penyitaan barang bukti dalam tahap penyidikan. Penyitaan ini dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam ketentuan Hukum Pidana dalam Pasal 1 KUHAP, Pasal 38 - 46 KUHAP, sedangkan menurut ketentuan Hukum Perdata dalam Pasal 1131 - 1132 BW dan 197 HIR, Penyelesaian hukum terhadap barang milik pribadi yang telah dilekatkan sita eksekusi dalam suatu perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan seseorang yang dirugikan oleh suatu perkara dengan dua cara yaitu : pertama secara Pidana, dapat melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Kedua secara Perdata, gugatan perdata biasa dengan model gugatan perbuatan melawan hukum, dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka seseorang dapat menuntut ganti rugi atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Kata Kunci : Barang Bukti, Upaya Hukum, Penyitaan