TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENYALAHGUNAAN PERUNTUKAN COVERNOTE (SURAT KETERANGAN) DALAM PROSES PEMISAHAN SERTIPIKAT INDUK HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Notaris di dalam praktiknya membuat covernote (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh notaris yaitu terutama berkaitan dengan permohonan Pinjaman Kredit pada lembaga perbankan. Covernote merupakan surat keterangan karena notaris belum menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik. Permasalahan yang terjadi yaitu berkenaan dengan Notaris yang menjelaskan di dalam isi covernote bahwa sertipikat induk hak atas tanah sedang dalam proses pemecahan yang akan selesai pada waktu enam bulan, akan tetapi pada kenyataannya sertipikat induk belum dipecah, sehingga janji notaris di dalam covernote tidak dapat terealisasikan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris terhadap penyalahgunaan peruntukan covernote dalam proses pemisahan sertifikat induk hak atas tanah dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan bagaimana akibat hukum terhadap diterbitkannya covernote dalam proses pemisahan sertifikat induk hak atas tanah dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, serta bagaimana upaya penyelesaian proses pemisahan sertipikat induk hak atas tanah akibat penyalahgunaan covernote oleh notaris. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Analisis data berupa yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis dan dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris atas penyalahgunaan peruntukan covernote terhadap Bank adalah maka perjanjian kerja sama antara notaris dengan Bank menjadi batal sedangkan tangung jawab notaris terhadap debitur hanya sebatas tanggung jawab moral. Akibat hukum terhadap diterbitkannya covernote dalam proses pemisahan sertipikat induk hak atas tanah menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sebab yang halal yang dampaknya terhadap perjanjian kredit menjadi batal juga karena di dalam perjanjian kredit terdapat perjanjian jaminan yang pada kenyataannya legalitas jaminan tersebut tidak ada. Upaya penyelesaian sengketa terhadap diterbitkannya covernote dalam proses pemisahan sertifikat induk hak atas tanah akibat penyalahgunaan covernote oleh notaris dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi ataupun jalur litigasi. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Covernot