PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKU HUBUNGAN BADAN DI LUAR NIKAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KETERTIBAN UMUM

Main hakim sendiri atau dalam bahasa Belanda disebut “eigen rechting” perbuatan main hakim sendiri tercantum dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di kota Cikupa dan Kota Samarinda adalah bentuk perbuatan main hakim sendiri dengan subjek pelaku hubungan badan di luar pernikahan. Perumusan masalah dalam dalam penulisan ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku hubungan badan di luar pernikahan ?, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ?, serta upaya apa yng dilakukan aparat penegakan hukum dalam menanggulangi perbuatan main hakim sendiri tersebut Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyrakat tersebut dapat dikenakan beberapa pasal dalam KUHP. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah Pasal 170 ayat (1), Pasal 351, pasal 290 alenia ke-1, Pasal 281, Pasal 167 ayat (1), dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Adapun faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri adalah,Faktor sosiologi : Faktor adat/kebiasaan, Faktor agama, Faktor lingkungan, Faktor emosional, Faktor kesukuan, Faktor ikut-ikutan, Faktor Pendidikan. Dan kemudian faktor Yuridis : Faktor kekosongan hukum. Upaya untuk pencegahan terhadap perbuatan main hakim sendiri, maka pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan preventif dengan melakukan sosialisasi dan razia rutin. Pencegahan yang lain adalah secara represif dengan cara menindak tegas pelaku yang tertangkap dan melakukan upaya kerja sama dengan bapekabtibmas setempat dalam melakukan penindakan. Kata Kunci : Main hakim sendiri, hubungan badan diluar nikah, penegakan Huku