Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat: studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat dalam putusan nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk dan bagaimana tinjauan hukum pidana islamterhadap tindak pidana pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat dalam putusan nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Gresik nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perUndang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencabulan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini memaparkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri Gresik dalam memutus sanksi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan seorang pendidik kepada anak didiknya dengan kekerasan dan tipu muslihat sudah sesuai dengan ketentuan hukuman tâ’zir menurut hukum pidana Islam, dimana hukuman tâ’zirdiserahkan kepada ijtihad keputusan ulil amri yang dikuasakan kepada hakim dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 14 (empat belas) karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar ketentuan pasal 81 ayat 3Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pertimbangan hakim pengadilan negeri Gresik dalam memutus perkara bagi pelaku pencabulan dengan kekerasan dan tipu muslihat kurang sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, seperti halnya pasal yang digunakan adalah pasal mengenai pencabulan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan namun hakim memutus perkara tersebut dengan pasal persetubuhan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas legalitas dengan yang bertujuan untuk di perolehnya suatu keadilan agar tidak merumuskan suatu perkara yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkannya seperti rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa) dan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta