RELASI REPRESENTASI PEREMPUAN DAN KEBERHASILAN KEBIJAKAN KESEHATAN BERBASIS GENDER DI KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Kesenjangan gender adalah isu global yang selama ini keberadaannya masih dapat dirasakan oleh setiap individu dimasing-masing sektor, khususnya dalam sektor kesehatan. Masalah kesehatan masih banyak catatan penting untuk pemerintah karena banyaknya isu kesehatan yang berbasis gender yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Pemerintah harus mampu memberikan kebijakan yang mampu menaungi semua elemen masyarakat. Akan tetapi kendala yang selama ini dirasakan adalah pemerintah belum mampu menerjemahkan kebutuhan strategis perempuan di dalam kesehatan dengan ditunjukkan masih eksisnya angka kematian ibu di berbagai daerah. Karena perlu pemahaman secara komperhensif untuk menerjemahkan kebutuhan gender di dalam suatu pemerintahan daerah. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini perlu melakukan tindakan secara responsif untuk mengentaskan permasalahan gender dalam hal kesehatan tersebut. Salah satu upaya yang sebelumnya dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan kesempatan representasi perempuan di dalam struktur birokrasi pemerintahan. Hal ini bisa menjadi langkah awal pemerintah untuk menjadikan isu gender sebagai isu prioritas di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul. Akan tetapi dengan masifnya representasi di Dinas Kesehatan tidak serta merta mendukung upaya pembangunan gender dalam hal kesehatan. Penelitian ini bermaksud melihat relasi partisipasi perempuan dan keberhasilan kebijakan kesehatan berbasis gender di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul. Dalam penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif, data diambil dengan cara wawancara serta mengumpulkan dokumentasi dari subyek penelitian. Subyek dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul serta ormas kedua wilayah tersebut Fatayat NU dan Aisyiyah, dan LSM Rifka Annisa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan representasi perempuan bukanlah satu-satunya faktor kunci dalam menetukan keberhasilan kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang berbasis gender di wilayah kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul. Jika melihat dari sisi representasi perempuan di birokrasi Dinas Kesehatan terlihat tingkat representasi yang tinggi. Tetapi, representasi perempuan tersebut belum tentu menghasilkan kebijakan yang secara substansial berpihak pada kepentingan perempuan melainkan harus memperhatikan aspek lainnya seperti proses musyawarah. Skripsi ini mencoba mengkritisi pendekatan demokrasi representasi dan menawarkan perpaduan dengan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif memiliki empat karakteristik yaitu melihat seberapa dalam argumentasi disampaikan, aksesibilitas atau argumentasi harus dimengerti bersama, kesepakatan mewujudkan keputusan yang mengikat, kemudian yang terakhir bersifat dinamis