Perkawinan yang dicatatkan tidak dilakukan oleh petugas pencatat nikah : studi kasus perkawinan yang tidak dibawah pengawasan PPN di KUA wilayah Kebumen

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Pengertian nikah dalam ensiklopedi Islam disebutkan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Yang penulis teliti pada kasus ini adalah Perkawinan tersebut sudah tercatat, tetapi pada akadnya bukan Pegawai Pencatat Nikah yang mencatat. Karena bukan Pegawai Pencatat Nikah pengawasannya juga bukan oleh PPN dan Pernikahannya tidak dihadapan PPN. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah keabsahan perkawinan yang proses terjadinya tidak dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan Alian Kebumen ? 2) Bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia terhadap implikasi perkawinan yang tidak dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan Alian Kebumen ? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. keterangan hasil wawancara dengan Penghulu atau Kepala KUA Kec Alian Kab. Kebumen, dan kedua pelaku mempelai perkawinan. Dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Alian yang dilakukan bukan oleh Petugas yang berwenang melainkan oleh Staf itu termasuk dalam pernikahan sirri dan Perkawinan yang seperti itu bisa dibatalkan. Meskipun pada pelaksanaannya tercatat dan dilakukan menurut agama tetapi dalam proses akadnya tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang yang dimaksud di atas menjelaskan bahwa pencatatan itu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan untuk memenuhi pelaksanaan perkawinan dijelaskan perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, apabila Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pelaksanaan pengawasan pencatatan perkawinan harus sesuai dengan perundang-undangan apabila tidak sesuai maka pernikahan tersebut akan menimbulkan cacat hukum. Karena suatu akad itu harus dibawah pengawasan PPN, dalam pelaksanaannya diawasi atau dihadiri oleh Petugas yang berwenang. Bukanlah staf yang menghadiri suatu pernikahan karena petugas staf yang bukan wewenangnya dalam menikahkan pernikahan. Pernikahan yang sah itu harus secara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia agar terjamin keabsahannya