Analisis hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi no. 629/pid.sus/2014/pn.bwi tentang kepemilikan senjata api ilegal

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.629/PID.SUS/2014/PN.BWI Tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal”, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014 di Pengadilan Negeri Banyuwangi Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal? dan Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi Tentang Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal? Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 629/Pid.Sus/2014 sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi didasarkan pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Adapun hukuman tersebut lebih ringan daripada ketentuan Undang-undang dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena menurut profesinya terdakwa diperbolehkan memiliki senjata api hanya saja belum memiliki ijin; kedua, pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 629/Pid.Sus/2014/PN.Bwi tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam karena tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal telah mengganggu ketentraman umat, sehingga termasuk ke dalam jarir yang hukumannya ditentukan oleh ulil amri. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: pertama, hakim hendaknya memutus perkara berdasarkan dengan Undang-Undang yang telah secara khusus mengatur tindak kejahatan yang sudah dilakukan; kedua, Dewan Legislatif Negara hendaknya lebih tanggap dalam proses memperbarui Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang sudah lama berlakunya agar sesuai dengan perkembangan hukum saat ini