Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pemberhentian Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 128/K/TUN/2017

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana dasar pertimbangan hakim mahkamah agung dalam putusan nomor 128/k/tun/2017 tentang pemberhentian bupati ogan ilir provinsi sumatera selatan? bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap putusan mahkamah agung nomor 128/k/tun/2017 tentang pemberhentian bupati ogan ilir provinsi sumatera selatan? Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam pengabulan permohonan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dalam Putusan Nomor 128/K/TUN/2017 tentang pemberhentian bupati ogan ilir sumatera selatan dirasa kurang tepat dan kurang adil karena pada saat surat keputusan tersebut diterbitkan, bupati masih sebagai tersangka dan masih tahap pemeriksaan erkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Sehingga sudah seharusnya Surat keputusan tersebut batal demi hukum dan dinyatakan tidak sah karena tidak menjalankan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sabagaimana Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan AUPB sebagaimana Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrai Pemerintahan. Kacamata Fiqh Siyasah dalam menyikapi SK pemberhentian Bupati Ogan Ilir sumatera selatan layak dan sah karena selain menteri yang berhak atas pemberhentian tersebut, memang bupati secara moral kepercayaan oleh masyarakat sudah hancur karena perbuatan mengikuti hawa nafsu dengan mengkonsumsi narkoba, meskipun masih ada prosedur dan mekanisme yang bisa ditempuh secara hukum yakni pembuktian atas dugaan pelanggaran. Hukum positif negara indonesia dan fiqih siyasah dalam hal peberhentian seorang pemimpin selaras dalam penegakannya yakni, harus melalui mekanisme pembuktian tidak bisa serta memberhentikan dari jabatan melalui sidang pengadilan atau permusyawaratn Ahl Al-H}all Wa-‘Aqd