ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) TERHADAP PENDAMPINGAN KLIEN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UU SPPA yang ke semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Peran dari BAPAS dalam perkara sidang anak mengalami perubahan peran yang cukup signifikan, sebab dengan ketentuan UU SPPA ini kedudukan BAPAS tidak lagi sepenuhnya berada di lini belakang dalam mata rantai proses pemidanaan anak. Artinya BAPAS sudah sejak semula dari awal tindakan, yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan sudah dituntut perannya untuk memberikan laporan kemasyarakatan anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan membatasi permasalahan, sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur BAPAS dalam ketersediaannya. Metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penulis menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder dengan menggunakan dua kegiatan utama yang dilakukan yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang diperoleh secara yuridis kualitatif. Yuridis, bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum normatif. Kualitatif, analisis datanya bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi hukum yang terungkap di dalam penelitian ini. BAPAS dalam melakukan tugasnya tentu akan selalu berhubungan dengan instansi lain, khususnya instansi penegak hukum dan dinas sosial. Pendampingan merupakan suatu proses pemberian bantuan/pertolongan terhadap klien anak untuk mengatasi masalahnya dengan tidak melakukan intervensi/tindakan secara langsung kepada klien anak tetapi lebih kepada peran inisiator, koordinator, fasilitator, mediator untuk Diversi atau lainnya mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. BAPAS harus memiliki prosedur dan mekanisme perlindungan khusus bagi anak, serta mampu menanggulangi hambatan internal dan eksternal dalam mengimplementasikan konsep Restorative Justice dan Diversi. Kata Kunci: BAPAS, Pendampingan Klien Anak, UU SPPA