TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal yang demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli karena pembeli tidak dapat menguasai hak atas tanah secara fisik dan secara hukum. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli di bawah tangan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menimbulkan permasalahan. Dalam penelitian ini mempertanyakan pengaturan mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli di bawah tangan, akibat hukum dari masalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli di bawah tangan dan cara penyelesaian masalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli di bawah tangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi Penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan instansi-instansi yang terkait. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli di bawah tangan secara tersirat terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria sehingga tetap sah dan berharga tetapi jual beli tersebut belum sempurna, akibat hukum memperjualbelikan dan menyewakan kembali tanah yang telah diperjualbelikan adalah ingkar janji/wanprestasi karena tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dikarenakan kelalaian dimana penjual seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya dapat timbul kerugian, cara penyelesaian masalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli di bawah tangan dapat dilakukan dengan cara non litigasi yaitu melakukan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, negosiasi, atau mediasi dan litigasi melalui gugatan ke Pengadilan. Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Jual Beli Di Bawah Tangan, Wanprestasi