PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEORANGAN SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dewasa ini di Indonesia sering kali terjadi tindak pidana terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri yang biasa dikenal dengan istilah buruh migran atau pekerja migran, salah satunya adalah dijadikannya objek perdagangan manusia dengan modus penempatan pekerja migran ke luar negeri, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh perseorangan sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh perseorangan dan bagaimana aspek kemanfaatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebagai perlindungan hukum setelah hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen dan wawancara dan sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang banyak, tingginya kebutuhan ekonomi masyarkat dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia pada setiap daerah menjadikan banyak masyarakat pedesaan yang mencari peruntungan ke luar daerahnya bahkan hingga ke luar negeri. Kurangnya informasi serta sosialisasi mengenai tindak pidana perdagangan orang di pelosok daerah menjadikan daerah tersebut target utama untuk dijadikan sasaran korban tindak pidana perdagangan orang. Meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun dalam praktiknya masih banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan berbagai bentuk salah satunya adalah pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Kata Kunci: Pekerja migran, tindak pidana, perdagangan orang