SISTEM PEMIDANAAN BAGI PARA PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI LUAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Realita hukum khususnya masalah kejahatan di masyarakat berkembang sang cepat. Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan reak ketidakpuasan dan anggapan bahwa aparat penegak hukum gagal menanggulan kejahatan. Adanya anggapan demikian memicu sebagian masyarakat yang meras keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan main haki sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlak sebagaimana marak terjadi belakangan ini. Sehingga perlu dikaji perihal kebijaka sistem pemidanaan bagi para pelaku main hakim sendiri dalam KUHPidana da undang-undang khusus di luar KUHPidana, serta upaya non penal dalam kebijaka pengangulangan main hakim sendiri di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi bersifat deskriptif-analiti dan preskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Seluruh data dala penelitian ini dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Kebijakan sistem pemidanaan merupakan kebijakan terkait keseluruhan sistem atura perundang-undangan untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana atau terka bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingg seseorang dijatuhkan sanksi hukum pidana. Dengan kata lain kebijakan sistem pemidanaa identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem hukum pidan materiel, sub sistem hukum pidana formal dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana. Dala sub sistem hukum pidana materiel perbuatan main hakim sendiri terkait dengan aturan umu dan aturan khusus dalam KUHPidana, perihal ketentuan mana dalam KUHPidana yan digunakan tergantung pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku main hakim sendi Dalam sub sistem hukum pidana formal, terhadap pelaku main hakim sendiri digunaka KUHAPidana, tetapi manakala pelaku main hakim sendiri adalah anak-anak maka digunaka Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak. Dalam sub siste hukum pelaksanaan pidana terhadap pelaku main hakim sendiri juga digunakan Undan Undang Pemasyarakatan, di samping masih ada beberapa peraturan perundang-undanga lainnya. Upaya non penal dalam penanggulangan perbuatan main hakim sendiri terdi dari upaya pre-emtif dan preventif, yang dilakukan oleh Kepolisian misalnya melal penyuluhan hukum dan arahan kepada masyarakat dan aparat-aparat desa melal program biramas dan bhabinkamtibnas. Kata Kunci: Sistem Pemidanaan, Main Hakim Sendiri