PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT ATAS PENDUDUKAN TANAH YANG DIKUASAI NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Ganti Rugi Kerugiannya tidak lepas dari masalah pelepasan hak atas tanah, bangunan serta benda-benda yang terkait di dalamnya. Pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah terutama berkaitan dengan Penetapan Ganti Rugi, seharusnya dilakukan dengan memperhatikan lokasi obyek tanah yang akan dibebaskan, harga pasaran, sehingga memenuhi rasa keadilan terutama bagi pemilik obyek tanah. Penelitian ini mempertanyakan penguasaan tanah yang dikuasai Negara, pemberian ganti rugi terhadap masyarakat atas pendudukan tanah yang dikuasai Negara dan penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi dalam pemberian ganti rugi terhadap masyarakat atas pendudukan tanah yang dikuasai Negara dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan meneliti asas, norma serta kaidah. Tahap penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif. Adapun hasil penelitian tersebut terjawab penguasaan tanah oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) adalah peran aktif pemerintah dalam mengatur penguasaan dan penggunaan sumber daya tanah sehingga pemanfaataanya terarah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakumuran. Pemberian bentuk ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 36 meliputi uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi dalam pemberian ganti rugi terhadap masyarakat dalam Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum secara teknis bila terjadi penolakan atas bentuk dan besaran ganti rugi maka pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Kata Kunci: Tanah Negara, Ganti Rugi, Pengadaan Tana