Kebijakan politik Isalm Hindia-Belanda: ordonansi pendidikan Islam di Indonesia 1908-1936

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kebijakan politik Islam pemerintah Hindia Belanda terhadap Muslim Nusantara? 2) Mengapa pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Kebijakan Ordonansi Pendidikan Islam di Indonesia pada tahun 1908-1936? 3) Bagaimana reaksi umat Islam terhadap Kebijakan Ordonansi Pendidikan Islam di Indonesia padatahun 1908-1936? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu Heuristik (pengumpulan sumber), Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi (penafsiran sumber) dan Historiografi (penulisan sejarah), pendekatan historis yang bertujuan untuk mendiskripsikan peristiwa yang terjadi pada tahun 1908-1936 di Indonesia ketika diberlakukan kebijakan politik Islam Hindia Belanda masalah pendidikan umat Islam. Dengan menggunakan teori structural fungsional dan teori konflik, yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah kolonial secara struktural mengawasi dan mengontrol pribumi agar tetap tunduk, sert auntuk mengetahui bagaimana reaks iumat Islam akibatkebijakan yang diterapkan. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 1) Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan netral agama yang tidak sesuai secara teori dan praktik. 2) Pemerintah kolonial ingin menguasai dan mempertahankan wilayah jajahanya, sehingga berbagai usaha dilakukan salahsatunya dengan mengeluarkan kebijakan ordonansi pendidikan. 3) Reaksi yang muncul dari pihak Islam dilakukan oleh organisasi-organsasi Islam yang memprotes kebijakan ordonansi pendidikan dengan mengirim surat terbuka kepada pemerintah Belanda tanpa di warnai perlawanan yang berlebihan