Persetubuhan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam : studi kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg

Berkembangnya arus informasi yang semakin mudah diakses selain berdampak positif juga mempunyai dampak negatif, salah satunya adalah bertambah banyaknya tindakan kriminal. Salah satu tindakan kriminal adalah persetubuhan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga oleh seorang anak. Seperti halnya kasus yang di putus oleh Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa anak pada tahun 2016, di Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Karena perbuatannya pelaku diancam melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, hakim harus mempunyai pertimbangan dan keyakinan terhadap bukti-bukti yang diajukan dan yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa anak, disamping itu harus juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman. Penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah library research yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data kepustakaan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang persetubuhan terhadap anak dibawah umur, pada analisis penulis menggunakan data kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat diketahui Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berupa penjara selama 2 (dua) tahun. Adapun pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, Hakim telah mendengar penjabaran dari keterangan para saksi, korban, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yuridis diantaranya adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain pertimbangan di atas, hakim yang mempertimbangkan hal ikhwal mengenai pelaku. Terlebih lagi kondisi psikis sehingga tidak dapat dijatuhi taklif, apabila dijatuhi taklif pun tidak sepenuhnya, melainkan setengan dari hukuman orang dewasa, kemudian diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah