PRAKTIK PUBLIC RELATIONS DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Public relations pada instansi pemerintah yang merupakan badan publik, memainkan peranan penting untuk mengelola informasi dan opini publik. Salah satu badan publik yang juga melaksanakan keterbukaan informasi publik adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. DPR merupakan kepanjangan tangan dari aspirasi publik untuk dijalankan pada pemerintah. Maka dalam melaksanakan tugasnya sebagai fungsi representasi, DPR RI tentunya harus memiliki reputasi yang baik agar dapat dipercayai oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya, saat ini DPR RI merupakan lembaga negara yang kontroversi. Beragam kontroversi yang ada di DPR RI menjadikan praktik public relations sangat dibutuhkan untuk menjadi jembatan komunikasi antara DPR RI dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan praktik public relations di Sekretariat Jenderal DPR RI, yang bertujuan untuk mendeskripsikan praktik public relations melalui konsep, fungsi dan peran public relations dan faktor pembentuk praktik public relations serta mengetahui kekhasan dari praktik public relations di instansi pemerintah. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara mendalam tidak terstruktur terhadap lima partisipan pada Biro Pemberitaan Parlemen dan Bagian Hubungan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik public relations dapat dilihat melalui konsep humas yang dikategorikan dalam empat kelompok yaitu humas sebagai sebuah alat, proses, orang atau individu dan unit. Lalu fungsi public relations di Setjen DPR RI yaitu fungsi manajemen, komunikasi dan menjalin relasi. Selanjutnya peran yang dijalankan adalah sebagai fasilitator komunikasi. Melalui praktik public relations tersebut diketahui bahwa faktor yang membentuk praktik public relations adalah sistem politik demokrasi, sistem hukum yang sah, tingkat aktivisme dan media. Sampai akhirnya telihat bahwa kekhasan dari praktik public relations di Setjen DPR RI adalah terkait dengan komunikasi publik, berdasarkan pada konsep yang diregulasikan, humas menyampaikan segala bentuk informasi baik itu informasi tentang DPR RI maupun informasi yang berasal dari anggota DPR dan juga humas Setjen DPR RI memberikan sosialisasi parlemen serta mendorong DPR RI mewujudkan good governance terkait akuntabilitas dan tranparans