Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam sertifikasi halal berdasarkan Undang-undang RI nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

INDONESIA: Disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan puncak perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Sebelumnya JPH hanya diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan bidang pangan dan kesehatan. Peraturan yang ada saat itu belum menjamin kepastian hukum karena masih bersifat voluntary bukan mandatory. Pengesahan UU JPH tersebut berdampak pada perubahan kewenangan beberapa lembaga yang menangani Sertifikasi Halal, diantaranya adalah Kementerian Agama dan MUI. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji perkembangan regulasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia sampai disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (2) Mengkaji perubahan kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebelum dan sesudah disahkannya UU No. 33 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dengan metode Deskribtif Analisis dan jenis penelitian kebijakan atau Policy Research. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul diolah serta dianalisis secara kualitatif, yaitu melalui proses analisis selama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data penulis menggunakan teknik validasi data Triangulasi Sumber Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perkembangan sejarah regulasi JPH di Indonesia menggambarkan sebuah proses pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsinya, melakukan pembinaan dan pengayoman pada rakyat dengan bertujuan perlindungan hukum. Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan positif dalam sejarah regulasi JPH di Indonesia. Dari sistem pengaturan JPH yang tumpang tindih, tidak konsisten dan ambigu, menjadi lebih kuat secara hukum karena diatur dalam UU yang secara khusus mengatur tentang JPH. Dari yang semula bersifat voluntary menjadi mandatory bagi semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. (2) Perubahan dan perkembangan regulasi JPH tersebut berakibat perubahan kewenangan Kementerian Agama dan MUI. Perubahan kewenangan ini bukan hanya pengalihan wewenang Sertifikasi Halal dari MUI sebagai pemegang otoritas awal, kepada Kementerian Agama (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah. Namun perubahan wewenang ini merupakan pembagian tugas pada badan pemerintah dan/ atau organisasi sebagaimana fungsi yang dijalankan dengan berdasar pada legalitas yang memiliki kekuatan hukum lebih dibandingkan sebelumnya agar fungsi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengayoman serta perlindungan hukum kepada rakyat dapat terpenuhi secara transparan dan akuntabel. Sebaliknya rakyat mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki kewajiban partisipasi terhadap aktivitas pemerintah dengan kewajiban mematuhinya. ENGLISH: The establishment of Law of Republic of Indonesia No. 33 in 2014 about Halal Product Guarantee is a climax of development of Halal Product Guarantee (Jaminan Produk Halal or JPH) regulation in Indonesia. Previously, JPH is only regulated in several laws in food and health sectors. The regulation at that time had not regulated policy warrant because it was voluntary not mandatory. The establishment of JPH law affects the alteration of authority from several institutions which carry on Halal certification, two of them are Religious Ministry and MUI. This research aims to: (1) Analyze the regulation development of JPH development in Indonesia until regulation of Law No. 33 in 2014 about JPH, (2) Analyze the authority change of Religious Ministry and MUI in JPH implementation before and after regulation of Law No. 33 Tahun 2014. This research uses Juridical Normative approach, Descriptive Analysis method with research type of Policy Research. Data collection technique is done through documentation and interview. The data obtained then is analyzed qualitatively through analysis process during data collection, data reduction, data display and data conclusion. The data validity uses data validation technique of Data Source Triangulation. The result shows that: (1) The development of JPH regulation history in Indonesia explains Indonesia government process in running its function, doing training and protection for people for law protection. That development shows positive change in JPH regulation history in Indonesia. From the system of JPH regulation that is overlap, inconsistent and ambiguous, becomes stronger in law regulated by Laws specially regulates JPH. From voluntary becomes mandatory for all products entered, circulated and traded around Indonesia. (2) The change and development of JPH regulation affects authority changes of Religious Ministry and MUI. This authority changes is not only authority changes of Halal Certification from MUI as first authority license, for Religious Ministry (BPJPH) as government institution. However, this authority change is job division in government and/or organization as functioned run based on legality that has higher law power compare to the previous ones in order to make government’s function in giving training and protection for the people can be fulfilled transparently and accountably. On the other hand, people get law protection and have obligation in participating in governmental activities which are required to be obeyed. Meanwhile, government’s requirement is complying the limitation of authority given