Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dalam perspektif shura (implikasi putusan MK no. 100/PUU-XIII-2015)

Tesis berjudul “Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Perspektif Shu>ra> (Implikasi Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015)” merupakan hasil penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Pertama, implikasi dari Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 berkenaan dengan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Kedua, relevansi demokrasi dan shu>ra> dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.Pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah telah berpotensi merampas hak-hak warga. Hak tersebut adalah hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk memperoleh pembangunan berkelanjutan, serta hak untuk menyatakan aspirasi. Potensi pelanggaran terhadap hak ini terjadi lantaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak, berpotensi terjadi penundaan hingga beberapa tahun berikutnya lantaran ketiadaan pasangan calon lain selain hanya satu pasang calon saja.Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 telah memerintahkan untuk tetap melangsungkan pemilihan kepala daerah meski hanya diikuti oleh sepasang calon saja. Ketiadaan kompetisi dan kontestasi sebagaimana umumnya dalam proses pemilihan tidak berarti mengurangi nilai dan prinsip demokrasi di negara ini. Hal ini karena demokrasi adalah proses dan bukan tujuan akhir, semua proses itu akan bermuara ke satu tujuan, yaitu keadilan dan persamaan hak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Demikian pula yang terjadi dalam konsep ketatenegaraan Islam. Ketiadaan tafsir tunggal atas shu>ra, serta perbedaan praktik pergantian pemimpin di awal periode Islam menjadi bukti bahwa seperti halnya konsep demokrasi, shu>ra> tidak hanya terpaku dalam suatu bentuk yang stagnan, ia bersifat dinamis dan fleksibel seiring dengan perkembangan hidup manusia