Kewenangan kepala desa dalam penyususnan peraturan desa menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa: di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Tesis ini bertujuan untuk memaparkan eksitensi pemerintahan tingkat desa dalam menjalankan peraturan desa. Teori yang digunakan adalah teori kepemimpinan menurut imam al-Mawardi. Jenis penelitian ini menggunakan field Research dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Serta beberapa tahapan, pertama, tahapan pengumpulan data,( wawancara, observasi, dokumentasi), kedua, analisis data yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis serta factual dengan menyederhankan data, setelah itu di verifikasi sebagai pemusatan penelitian. Berdasarkan temuan dan analisis dari penelitian ini yaitu : pertama, kewenangan kepala desa terkait dalam penyusunan peraturan desa (PerDes) di desa Demangan belum efektif, disebabkan belum terjalinnya kerjasama dengan baik antara legislatiftor desa dengan eksekutif/pemerintah desa serta peranan kepala desa sebagai fasilitator terhadap kegiatan pembuatan perdes yang belum terlalu menyuntuh pada masyarakat,selain itu kepala desa adalah fasilitator,motivator utama sehingga kewenangan kepala desa Demangan kurang efektif. Sedangkan kewenangan kepala desa Kedungreja terbilang efektif dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pasal 26 No. 6 Tahun 2014 dan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu sebagai pelaksana penyelenggara penyusunan peraturan desa bersama BPD. Kedua,dalam tinjauan Siyâsah Dustûriyyah terhadap kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, memiliki relevansi sama dalam penyusunan PerDes terhadap al-Şulṭan al-Tahfiẓiyyah, analisis yang diperoleh peneliti adalah sumber pengambilan aturan putusan/ kebijakan kepala desa terhadap penyusunan peraturan desa berdasarkan al-Quran, Hadist serta Maqāsidu al-syariah, serta hukum adat setempat yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan memperdalam kajian terkait peran eksekutif pemerintah desa dalam penyusunan perdes yang sesuai, dalam memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dan negara berkedaulat pada rakyat