Studi penerapan akad Qard pada produk talangan Haji tahun 2012 di BTN Syariah cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana penerapan akad Qarp pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya? bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penerapan akad Qar.d pada produk talangan haji di BTN syariah Cabang Surabaya? Data penelitian ini dihimpun melalui hasil wawancara dan dokumentasi mengenai penerapan akad Qar.d pada produk talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya. Menggunakan metode deskriptif analitis, dengan logika induktif untuk mengemukakan fakta-fakta pada penerapan akad Qar{i pada produk talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya. Dari basil penelitian yang bersifat khusus menuju ke umum. Dan logika deduktif terhadap praktek penerapan akad Qard dalam perspektif hukum Islam kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus dari penerapan akad Qar{i pada produk talangan haji tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Penerapan Akad Qar{i pada Produk Talangan Haji di BTN Syariah Cabang Surabaya. Sebagai pinjaman kepada nasabah calon haji yang membutuhkan dana talangan pada saat pelunasan BPIH guna memperoleh seat porsi haji. Dalam memberikan pinjaman (Qard) BTN Syariah Cabang Surabaya (muqri{l) membebankan biaya­ biaya administrasi yang jumlahnya tergantung pada besamya pinjaman (Qard) kepada nasabah talangan haji (muqtarid) sebagai biaya operasional. Menurut perspektif hukum Islam akad Qar{i merupakan pinjaman non komersial yang berasaskan tabarru' (tolong menolong). Sehingga BTN Syariah tidak mengambil keuntungan berupa apapun dalam memberikan pinjaman. Namun dalam penerapannya pihak BTN Syariah Cabang Surabaya mengambil biaya administrasi tersebut sebagai biaya kebutuhan operasional kontrak perjanjian, terkait proses pencairan dana dan pengurusan pembiayaan talangan haji. Disarankan kepada BTN Syariah Cabang Surabaya, supaya dalam menetapkan jumlah nominal biaya administrasi tersebut harus merupakan biaya dari seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank dan tanpa sedikitpun mengambil keuntungan