TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) ATAS HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BANTUL STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 3/PDT/EKS/2016/PA.BTL

Gugatan harta bersama merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh mantan suami atau mantan istri yang sudah bercerai untuk melindungi hakhak terhadap harta yang telah diperoleh selama perkawinan. Apabila pihak kalah mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela dengan memberikan harta yang menjadi hak pemenang secara sukarela maka sengketa sudah dapat diselesaikan. Tetapi apabila dalam pelaksanaanya pihak kalah tidak melaksanakan isi putusan maka dapat diajukan permohonan ekekusi oleh pihak menang. Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh eksekutor. Sehingga perlu diketahui bagaimana pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Bantul dan ditinjau dari Hukum Peradilan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti terjun langsung kelapangan tentang eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Bantul untuk mendapatkan data. Data yang diperlukan yaitu data primer yang didapatkan dari wawancara secara langsung dengan hakim, panitera dan wakil panitera pengadilan agama. Dan data sekunder yaitu berkas putusan harta bersama dan penetapan eksekusi harta bersama. Di Pengadilan Agama Bantul terdapat lima permohonan eksekusi dan dua diantaranya merupakan eksekusi harta bersama. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif- yuridis. Pendekatan normatif yaitu dengan mengarahkan sesuatu berdasarkan hukum islam. dan pendekatan yuridis yaitu mendasarkan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah data didapatkan penulis akan menganalisis dengan metode kualitatif dengan berfikir induksi. Yaitu yaitu menganalisis data secara khusus dan menyimpulkan secara umum. Setelah penulis selesai dalam pengumpulan data dan analisis akhirnya didapatkan kesimpulan tentang eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Bantul yaitu proses eksekusi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Islam. Tetapi terdapat sedikit perbedaan jika dilihat dari perundang-undangan, pada proses annmaning dilakukan dua kali dan para pihak dihadirkan semua dalam proses aanmaning. Sedangkan pelaksanaan eksekusi jika dilihat dari Hukum Acara Peradilan Islam sudah sesuai karena dalam Hukum Acara Peradilan Islam tindakan pemaksaan dalam hal melaksanakan isi putusan diperbolehkan