ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI BPR BHUMIKARYA PALA DAN BMT BINA SEJAHTERA

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun tak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya terhadap objek yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Bentuk jaminan ini sering dijadikan sebagai perjanjian acessoir dalam perjanjian kredit dan pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Jaminan fidusia memberikan hak kepada debitur untuk tetap menggunakan benda yang telah dijadikan jaminan kepada kreditur dan hanya menyerahkan surat-surat bukti kepemilikannya kepada kreditur. Sifat tersebut dalam praktiknya memberikan celah untuk disalahgunakan oleh pihak debitur. Bentuk penyalahgunaan yang dapat terjadi ialah debitur mengalihkan objek jaminan yang berada dalam penguasaannya kepada pihak ketiga dengan menjual benda tersebut. Dimana pasca pengalihan objek jaminan tersebut pihak kreditur lalai dalam melaksanakan kewajibannya mengangsur hutang kepada kreditur yang berujung pada kredit macet. Dikarenakan objek jaminan sudah beralih ke tangan pihak ketiga, maka timbul pertanyaan, yakni bagaimanakah pihak kreditur menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut dan bagaimana dampak penyelesaian tersebut terhadap hak kepemilikan pihak ketiga terhadap objek jaminan fidusia? Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimanakah alternatif-alternatif penyelesaian yang diterapkan oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan yang ada di Yogyakarta terkait masalah kredit macet yang diakibatkan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur dan dampaknya terhadap hak-hak pihak ketiga yang telah membeli benda objek jaminan fidusia dari debitur. Dalam prosesnya, penulis melaksanakan penelitian field research dengan melakukan penelitian di BPR Bhumikarya Pala, BMT Bina Sejahtera, dan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Yogyakarta. Adapun data yang diperoleh adalah kualitatif yang selanjutnya dikaji secara deskriptif-analitis kemudian dikomparasikan dengan beberapa aturan yang relevan dan mengatur terkait dengan jaminan fidusia. Dari penelitian ini penulis sampai pada kesimpulan bahwa terdapat berbagai macam bentuk penyelesaian, seperti penyelesaian yang diterapkan oleh BPR Bhumikarya Pala dan BMT Bina Sejahtera sebagai contohnya. Sementara itu, terhadap hak penguasaan pihak ketiga atas objek jaminan fidusia yang telah dibelinya dari debitur, pihak BPR Bhumikarya Pala dan BMT Bina Sejahtera tidak melakukan intervensi terhadap haktersebut dan membebankan kewajiban untuk bertanggungjawab kepada pihak debitur yang telah melakukan wanprestasi dengan mengalihkan benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga