TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIFTERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA AKAD NIKAH(STUDI TERHADAP PUTUSAN MK.NOMOR 69/PUU-XIII/2015)

Perjanjian perkawinan merupakan hubungan perikatan yang dilakukan oleh suami dan isteri di dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana perkawinan, perjanjian perkawinan juga memilki konsekuensi atas dipenuhinya suatu hak yang telah disepakati. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUUXIII/ 2015 perjanjian perkawinan hanya boleh dilakukan pada waktu dan sebelum perkawinan berlangsung, namun sekarang perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dan selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Putusan tersebut dirasa kontroversial oleh sebagian kalangan ahli hukum, melihat adanya beberapa kemungkinan yang berakibat kerugian oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan bahkan pihak ke tiga, termasuk di sini adalah negara. Di sisi lain adanya Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak terlepas dari permohonan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya terabaikan. Berlakunya Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 telah menghilangkan hak pemohon untuk dapat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Sebab inilah penulis ingin mengkaji terkait tentang ketentuan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK dan bagaimana tinjauan hukum Islam di dalam perjanjian perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perjanjian perkawinan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, berupa norma agama Islam dan asas priori sebagai landasan sedangkan jenis penelitiannya yakni library research. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, disajikan secara kualitatif berangkat dari metode deduktif, untuk mendapat kesimpulan. Ketentuan perjanjian perkawinan dapat dilihat dalam perubahan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasca adanya Putusan MK No.69/PUUXIII/ 2015. Di dalamnya disebutkan bahwa perjanjian perkawinan boleh dilakukan selama masa perkawinan dan harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris selama menyangkut pihak ketiga. Perjanjian tersebut dapat berupa harta perkawinan atau perjanjian yang lainnya, tidak dapat dicabut atau diubah tanpa adanya persetujuan bersama. Peraturan dalam putusan MK tersebut masih bersifat umum, maka bisa dilihat pula aturan pelengkapnya dalam KUH Perdata dan KHI. Bagi pasangan yang hendak ingin membuat perjanjian perkawinan dapat melihat syarat dan ketentuan teknisnya pada surat edaran Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam Islam sendiri dibolehkan bagi seseorang untuk berijtihad terhadap suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya. Adanya peraturan perjanjian perkawinan mengandung dua kemungkinan hukum yang sama-sama berakibat bahaya. Dalam Qaidah Fiqh dianjurkan bagi seseorang untuk memilih perkara yang paling kecil mud}aratnya. Begitu pula dengan adanya Putusan MK ini menjadi salah satu upaya hukum untuk menghindarkan seseorang terhadap mud}arat yang lebih besar. Di sisi memberikan perlindungan terhadap hak bagi suami isteri di dalam perkawinan, perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan terhadap pasangan karena sebab resiko pekerjaan dan status perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 sudah selaras dengan hukum Islam