PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI DASAR HUKUM)

Perkawinan beda agama merupakan persoalan klasik yang hingga saat ini belum di temukan solusi ideal guna memecahkan persoalan tersebut. Selama ini dalam persoalan perkawinan beda agama terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk merealisasikan perkawinan beda agama. Caracara tersebut antara lain melaksanakan perkawinan di luar negeri, menundukkan sementara waktu pada hukum agama salah satu pasangan, serta melalui penetapan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menetapkan perkara permohonan izin perkawinan beda agama yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Dalam hal ini adalah penetapan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 191/Pdt/P/1990/PN. Yk dan No. 33/Pdt.P/2009/PN. Yk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka dengan pendekatan sosiologis. Metode ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Penulis akan mengkaji tentang dasar dan pertimbangan hukum yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini adalah penetapan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 191/Pdt/P/1990/PN. Yk dan No. 33/Pdt.P/2009/PN. Yk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam penetapan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 191/Pdt/P/1990/PN. Yk. Hakim PN Yogyakarta menolak permohonan tersebut dengan mendasarkan bahwasanya perkawinan beda agama dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Selanjutnya, dalam putusan kasasi yang diajukan pemohon-pemohon hakim MA membatalkan penetapan hakim PN Yogyakarta No. 191/Pdt/P/1990/PN. Yk. Dengan alasan UU Perkawinan tidak melarang atau mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu, dengan berdasar pada yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986, hakim MA mengabulkan permohonan pemohon-pemohon untuk melaksanakan pencatatan perkawinan pada pihak Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Selanjutnya dalam penetapan No. 33/Pdt.P/2009/PN. Yk. Hakim PN Yogyakarta mengabulkan permohonan pemohon-pemohon dengan berdasar pada fakya-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dengan pertimbangan yang berbasis pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Pengadilan Negeri Yogyakart