WALI NIKAH BAGI ANAK LUAR KAWIN (STUDI FILOSOFIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)

Mahkmah Konstitusi telah menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan Nomor Perkara 46/PUU-VIII/2010. Perkara ini menarik untuk dikaji karena dalam perkara tersebut status anak hasil perkawinan menurut norma agama dianggap sah, akan tetapi menurut norma hukum (nikah sirri) anak tersebut belum dianggap sebagai anak sah dalam Negara Indonesia, yang mengakibatakan seorang anak diperlakukan diskriminatif dimuka hukum karena anak dalam perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut hukum Islam atau hukum perkawinan di Indonesia, melalui perkawinan yang sah, seorang anak dapat dinasabkan pada ayahnya. Jika perkawinan tersebut tidak sah, maka seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya termasuk hak-hak keperdataan lainnya pun ikut gugur. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 46/PUU-VIII/2010 menyatakan anak luar kawin mendapatkan hakhak keperdataan ayah biologisnya dengan syarat telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan menggunakan data yang diperoleh dari literatur-literatur berbentuk buku, majalah, artikel ataupun dengan bahan-bahan yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisa objek yang diteliti. Dalam pendekatan ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pada pendekatan filosofis. Kesimpulan dalam penelitian ini, putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan anak luar kawin mengandung makna bahwa hubungan keperdataan seorang anak dan ibunya akan terjadi secara otomatis, namun hubungan keperdataan seorang anak dengan ayahnya menurut hukum tetap tidak terjadi dengan otomatis atau sendirinya, karena laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya harus membuktikan terlebih dahulu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA. Tujuannya agar, jika laki-laki tersebut terbukti sebagai ayah biologis dari sang anak, maka anak tersebut berhak atas nafkah, waris, hak perwalian serta hak-hak keperdataan lainnya dari laki-laki tersebut