ANALISIS YURIDIS BERBASIS KEADILAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA

Pertanggungjawaban Warga Negara Asing dalam tindak pidana perikanan di Indonesia terlihat masih kurang maksimal. Terlihat dari ketentuan sanksi pidana Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, dimana dalam kebijakan tersebut tidak mempidana badan atau penjara pelaku warga Negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia. Akibat hal ini Indonesia telah mengalami kerugian secara materil sekitar Triliyun rupiah per Tahun dan kerusakan ekosistem laut untuk jangka panjang, lalu secara moril dimana Indonesia selaku bangsa maritim yang kaya sumber lautnya harus sengsara perekonomiannya sedangkan warga asing bebas mengambil ikan. Menjadi pertanyaan terkait apa yang melatarbelakangi system pemidanaan perikanan Indonesia dan bagaimana seharusnya pemidanaan perikanan untuk masa mendatang. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil Penelitian menemukan bahwa hampir seluruh putusan warga Negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia hanya diputus bersalah denda sekitar 1 miliar keatas atau terdakwa yang bersangkutan dapat memilih kurungan saja selama 6 bulan namun tidak dipenjara. Hal ini terjadi dikarenakan pasal 102 Undang – Undang Perikanan junto Pasal 73 ayat 3 Unclos yang masih mengatur tentang tidak dapat dipidana badannya warga asing apabila kedua Negara bersangkutan belum ada perjanjian lebih lanjut mengenai hal ini. Dengan Permasalahan ini, seharusnya Indonesia menghapus pasal 102 undang – undang perikanan dan mereservasi konvensi Unclos. Hal ini dikarenakan peramasalahan kesejahteraan perikanan Indonesia masih belum tercapai mengingat system pemidanaan warga asing yang tidak sesuai dengan Keadilan Masyarakat serta teori tujuan dan fungsi pidana serta. Dengan diberlakukannya system pemidanaan badan untuk warga Negara asing, diharapkan hukum pidana dapat berjalan dengan efektif dan keadilan untuk kesejahteraan rakyat didapat