IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PT LAPINDO BRANTAS, KABUPATEN SIDOARJO)

Lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Seiring dengan perkembangan pembangunan, teknologi dan korporasi yang melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tentu saja hal ini dapat menimbulkan berbagai kerugian dan permasalahan diberbagai bidang. Berdasarkan hal tersebut maka penyelesaian dalam permasalahan lingkungan hidup diperlukan suatu model penyelesaian yang efektif, efisien dan berdaya guna. Pendekatan yang lebih menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dengan korbannya sendiri ini sangat dirasa perlu, karena pada dasarnya pendekatan restorative justice memfokuskan pada proses dialog dan mediasi antara pelaku dengan korbannya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan formulasi restorative justice dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup saat ini, bagaimana implementasi restorative justice dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai upaya untuk memulihkan lingkungan hidup dan bagaimana kebijakan formulasi restorative justice dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu (studi kepustakaan) dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penegakan hukum lingkungan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku perusakan lingkungan hidup lebih efektif dan efisien sebagai upaya untuk memulihkan keadaan seperti kondisi semula dan menghindarkan dampak pemidanaan korporasi bagi pekerja, stabilitas perekonomian dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan pemidanaan dengan sifat ultimum remedium dan menggunakan restorative justice dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah pilihan yang dapat digunakan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup