PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG BALI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI MASYARAKAT

Pelayanan kesehatan tradisional empiris yang ada di Provinsi Bali khususnya Kabupaten Buleleng berkembang pesat. Untuk itu diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang ada di Kabupaten Buleleng. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian pada pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris dan perlindungan hak atas kesehatan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi, spesifikasi penelitian deskriptif analitik dan desain penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris, serta pengguna pelayanan kesehatan tradisional empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris, bentuk pengaturan terhadap 11 hal dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, dan tujuan pengaturan. Selain itu dibahas pula mengenai lembaga yang melakukan pengawasan, bentuk dan mekanisme pengawasan, enam objek yang wajib diawasi serta tindak lanjut dari pengawasan. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yakni faktor yuridis, sosial dan teknik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah belum adanya aturan tingkat daerah, Dinas Kesehatan lebih dominan melakukan pengawasan represif, koordinasi antar instansi belum optimal, keenam objek belum sepenuhnya diawasi, pemberian sanksi belum tegas, belum adanya SOP pengawasan, serta masyarakat belum memberikan respon positif terhadap pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng belum optimal sehingga hak sehat masyarakat belum dapat dilindungi. Saran diberikan kepada Pemerintah, penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris, dan masyarakat sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dapat melaksanakan pengawasan dengan lebih baik dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan bagi masyarakat