Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga tentang proses mediasi dalam perkara pemenuhan kewajiban akad pembiayaan al musyarakah: putusan no. 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menj awab pertanyaan : baga imana proses mediasi dan batas-batas tugas haki m mediator dalam pcrkara pcrkara pemenuhan kewajiban akad pembiayaan al musyarakah serta keputusan hukum Pengadilan Agama Purbalingga terhadap hasil kesepakatan perdamaian dalam sistem mediasi. Data peneliti an dihimpun melalui wawancara langsung dari Ketua Pengadi lan Agama Purbalingga dan pembacaan undang-undang serta buku-buku yang berhubungan untuk selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesua dengan HIR/Rbg yaitu setiap kali sidang oleh hakim majelis yang dipimpin langsung oleh ketua majelis mengajak para pihak untuk melakukan perdamaian. Namun ini masih belum sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Perma No. 2 tabun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dimana para pihak disarankan untuk melakukan pcrdamaian terlebih dahulu sebelum persidangan dimulai serta memilih mediator untuk menengahi permasalahan mereka juga untuk menempuh jalan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun peran hakim majelis di Pengadilan Agama Purbal ingga yaitu selain sebagai hakim juga sebagai hakim mediator yang menganjurkan perdamaian saat bersidang. itu pun dirasa sangat membantu para pihak dalam proses perdamaian serta hakim menyarankan para pihak untuk melakukan pertemuan untuk membahas perjanjian perdamaian yang akan di sepakati bersama. serta putusan perdamaian yang berbentuk akta dan merupakan peraturan mengikat bagi para pihak Perkara ekonomi syari'ah merupakan bidang baru bagi dunia Pengadilan Agama setelar disah kannya un dang-u n dang Peradilan Agama No. 3 tahun 2006. Seakan baru menapaki undang-undang baru tersebut, di tahun yang sama Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima perkara Ekonomi Syari’ah tentang kewajiban akad pembiayaan al musytirakah. Sejalan dengan kesimpulan di atas. maka para hakim Pengadilan Agama disarankan : Pertama, ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebaiknya juga memakai Perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menangani masal ah mediasi agar Perma No. 2 tahun 2003 tidak hanya aturan yang tertulis saja tanpa ada kesinambungan untuk dijalankan. Kedua, tentu mengasah ilmunya terlebih dalam dunia Ekonom i Syari'ah , karena pcrkara selama ini yang ada hanya perkara dalam bidang perkawinan, perceraian. waris. wakaf. dll. Ketiga, agar ketua Pengadilan Agama Purbalin gga segera mem berikan pengarahan bagi hakim mediator untuk memperdalam ilmunya terlebih menyertifikatkan hakim mediator untuk menjaga kualitas hakim tersebut