KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG SYARAT PENERBITANNYA DARI KEPALA KELURAHAN DIBATALKAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Penelitian ini di latar belakangi adanya permasalahan hukum mengenai Kepastian Hukum Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Syarat Penerbitannya Dari Kepala Kelurahan Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Seperti dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 11/G/2000/PTUN-BDG yang membatalkan surat keterangan kelurahan sebagai syarat penerbitan sertipikat untuk pertama kali. Dari permasalahan tersebut penulis menguraikannya dalam bentuk identifikasi masalah yakni bagaimana kepastian hukum sertipikat sebagai keputusan pejabat tata saha negara sehubungan dengan adanya pembatalan surat keterangan kelurahan yang menjadi syarat penerbitan sertipikat untuk pertama kali oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan akibat hukum dibatalkannya surat keterangan kelurahan sebagai syarat penerbitan sertipikat untuk pertama kali oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pemegang hak dalam sertipikat atas bidang tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pendekatannya adalah yuridis normatif lalu menggunakan dua tahap penelitian yakni studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara kepada pihak yang bersangkutan dengan judul penulis serta dengan analisis yuridis kualitatif yang mana penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan implementasi undang-undang dan dibantu dengan hasil wawancara. Hasil analisis penulis adalah kepastian hukum sertipikat masih ada karena sudah diterbitkan pejabat tata usaha negara yakni Kepala BPN dan kepastian hukum sertipikat tetap sah berlaku karena subjek dan objek gugatan pembatalannya pun sudah berbeda yaitu subjeknya adalah Kepala Kelurahan dan objeknya adalah surat keterangan kelurahan maka tidak terikat dengan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala BPN maka dari itu Kepala BPN tidak dibatalkan produknya karena tidak pernah digugat di PTUN dan tidak ada akibat hukum terhadap sertipikat secara langsung karena akibat hukum hanya terikat terhadap subjek dan objek gugatan yakni kepala kelurahan beserta produkproduknya dan Surat Keterangan Kelurahan itu bagian dari proses penerbitan sertipikat sebagai alat bukti surat untuk menuntut hak keperdataan kepemilikan hak dalam sertipikat atas bidang tanah untuk dibatalkan oleh PTUN agar mendukung langkah hukum selanjutnya karena posisinya baru pembatalan data yuridis sertipikat bukan sertipikat. Harapan penulis setelah meneliti masalah ini dapat memberikan gambaran dan jawaban untuk Hakim PTUN, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Advokat maupun masyarakat. Kata Kunci: Sertipikat, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Tata Usaha Negara.v ABSTRACT This research was motivated by problem of legal certainty of certificate as proof for land ownership that the requirement issues from Chief Lurah was canceled by Order of the Administrative Court. The verdict of Administrative Court No. 11/G/2000/PTUN-BDG has cancelled the requirement issues from chief lurah for the first time. The problems are: the legal certainty of a certificate, as an administrative product, by the cancelation of chief lurah paper as requirement for first time certification; and legal consequences of that cancelation for the owner of certificate. This research applied the descriptive analytical specification, and the approach was juridical normative utilizing two phases of research, which are literature study and field study. Data analysis was juridical qualitative, and this research mainly focused on legislations as legal basis for the existing problem and then related them to legal practices with support of interview results. The analysis stated that there is legal certainty since the certificate was issued by official administration of the Chief of National Land Agency (NLA). The certificate remains valid since the object and subject of lawsuit are irrelevant (the subject was chief lurah and the object was lurah paper). The certificate itself has never been the object of lawsuit, therefore it has no direct consequence regarding to the cancelation of requirement issues. To submit any claim of ownership another step shall be taken, which is cancelation of certificate by the Administrative Court. I expected this research may provide answer for judges at the Administrative Court, administrative office, advocate or the society. Keywords: Certificate, National Land Agency, Administrative Cour