TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH MILIK BAPAK SUADA YANG DIGUNAKAN UNTUK BANGUNAN SEKOLAH DASAR BUDI MULYA DI DESA PADA ASIH KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT YANG DI KUASAI PEMERINTAH DAERAH MENURUT ASAS RESTITUTIO IN INTEGRUM

Hak milik adalah hak terpenuh yang dapat dimiliki individual atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam kenyataannya masih terjadi hak kepemilikan dilanggar bahkan oleh pemerintah sendiri, seperti terjadi dalam kasus penelitian yang penulis teliti. Dalam penelitian ini mempertanyakan terjadinya tanah hak milik yang digunakan untuk gedung sekolah negeri Menurut Asas Restitutio In Integrum, Akibat Hukum atas Tanah Hak milik yang digunakan untuk Bangunan sekolah dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan upaya penyelesaian tanah hak milik yang digunakan untuk bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah. Metode penelitaian yang digunakan adalah bersifat Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Metode Pendekatan yang dipakai pendekatan Yuridis Normatif dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data penelitian ini mempergunakan data sekunder, analisis Yuridis Normatif yaitu data yang diperoleh, dianalisis secara yuridis. Hasil penelitian ini adalah tanah hak milik yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah seharusnya adalah Hak penguasaan tanah oleh pemerintah daerah seharusnya tanah Negara yaitu hak pakai, dengan tidak menguasai tanah milik individual. Akibat hukum yang timbul dari tanah hak milik yang digunakan untuk bangunan SDN yang dikuasai Pemerintah Daerah, terhadap pemilik tanah diberikan ganti kerugian atau meminta pengembalian tanah seperti pada keadaan semula atau dyang dikenal dengan istilah asas Restitutio in integrum) atas penguasaan tanah milik perseorangan dengan Pasal 1865 KUHPerdata. Sengketa ini dapat diselesaikan di pengadilan untuk memberikan kepastian hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah oleh pemilik tanah atau yang merasa berhak atas tanah tersebut yaitu dengan menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri. Kata kunci : Tanah hak milik, pendaftaran tanah