DUMPING LIMBAH INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH PT KOYAMA CASTING INDONESIA DI KABUPATEN KARAWANG YANG MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNGANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang maka tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan semakin hari semakin menunjukan perkembangannya, begitu pula pada pembangunan industri yang ada di Kabupaten Karawang. Kegiatan industri pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya membantu perekonomian masyarakat namun disisi lain terjadi dampak pencemaran akibat dumping limbah industri. Permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah Tanggungjawab PT. Koyama Casting Indonesia akibat pencemaran lingkungan tersebut, dampak dumping limbah industri PT Koyama Casting Indonesia di Kabupaten Karawang, dan upaya penyelesaian yang harus dilakukan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang Disebabkan oleh Dumping PT Koyama Casting Indonesia Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggungjawab yang terakhir adalah sanksi dalam ranah hukum perdata yaitu ganti rugi untuk perseorangan yakni dan memperbaiki keadaan lingkungan. Dampak yang terjadi akibat dumping limbah industri PT Koyama Casting Indonesia tercemarnya kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Karawang,pembuangan limbah industri menemukan jenis limbah gram besi kering halus, limbah gram besi kering kasar, limbah gram besi basah halus dan ketiga limbah gram besi tersebut memiliki kandungan logam berat total mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan perlu dilestarikan dengan dijaga keseimbangannya supaya diperoleh keadaan yang seimbang upaya hukum sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 70 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Masyarakat kurang diikut sertakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam penyelesaian konflik atau pengambilan keputusan. Sehingga ganti kerugian dan perbaikan lingkungan sekitar tidak dirasakan baik oleh warga. Kata kunci : Pencemaran, Dumping, Limbah, Industr