Eksistensi Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Pemerintah dalam melakukan pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsimembentuk Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Panitia seleksi yang dibentukpemerintah ini bersifat sementara sehingga menimbulkan pertentangan kewenagan antaraKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korups.Muncul rumusan masalah berupa pernyataan yaitu eksistensi Komisi PemberantasanKorupsi dalam sistem pemerintahan republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakanyaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatankonseptual. Kesimpulannya yaitu Eksistensi Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsidalam sistem pemerintahan Indonesia ini bersifat sementara, dan dibentuk pada saat akanmemilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Saran yang diperolehyaitu pemerintah sebaiknya menetapkan Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsisebagai komite yang bersifat tetap dan komite independen terbebas dari kekuasaan apapun yang ditetapkan dalam keputusan presiden sebagai dasar pembentukannya