Penerapan Sanksi Adat Kepada Perusahaan dan Pihak Lain dalam Peradilan Adat

Peradilan adat menjadi semakin penting di tengah situasi negara Indonesia yang belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan penyelesaian perkara melalui jalur formal sampai ke desa-desa terpencil.. Oleh karena itu konstitusi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan kepada hukum adat sepanjang memenuhi syarat: (a) secara realitas, masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, (b) secara idealitas, sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuannya diatur dalam undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) keberadaan peradilan adat dalam sistem peradilan Negara, (2) bentuk penerapan sanksi adat pada Perusahaan/pihak lain yang melanggar ketentuan adat. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Keberadaan peradilan adat sudah diatur dalam beberapa peraturan Perudang-undangan nasional, walaupun sebelumnya melalui UU Darurat No. 1 Tahun 1951 khususnya pasal 1 (2) huruf b; dilanjutkan dengan penghapusan secara tidak langsung peradilan desa melalui UU No. 14 tahun 1970 tentang UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang terakhir diubah dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (2) Sanksi yang diterapkan pada Perusahaan/pihak lain adalah berupa denda adat dan Perusahaan/pihak lain dihukum untuk menyediakan kebutuhan adat dan sebagainya